Menyoroti Undang-2 Gugatan Kerugian Kecelakaan Kepada Pengelola Jalan (UU No 22 Tahun 2009 Pasal 273)

Assalamu’alaikum dan salam sejahtera…

Tentu masbro/mbaksist pemerhati otomotif  tanah air sudah pada tahu, bahwa tentang gugatan korban kecelakaan akibat ketidak-laik’an jalan kepada pengelola jalan sudah diundangkan. Yaitu melalui Undang Undang No. 22 Tahun 2009, pada pasal 273.

Bunyinya sebagai berikut :

  1. Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
  2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
  3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
  4. Penyelenggara Jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
Dilihat dari tekstualnya sudah jelas (menurut penulis yang awam). Tetapi faktanya apa yang ada di lapangan ? Pernahkah ada gugatan yang berhasil “menghukum” pengelola jalan akibat kelalaiannya ? Sejauh pengamatan penulis, belum ada, padahal ini sudah diundangkan sejak 2009. Aneh, apalagi fakta di lapangan, bukan rahasia umum lagi jika sering terjadi kecelakaan yang bahkan merenggut korban jiwa akibat jalan yang rusak. Seperti kejadian beberapa waktu lalu di Bandung di daerah Kiaracondong, dimana pemotor terjatuh karena jalan rusak, sehingga tertabrak oleh mobil dibelakangnya hingga tewas.
Usaha DPR dan Pemerintah dalam hal ini sudah bagus, tetapi…….
Kalau kita tarik kembali ke belakang, siapa sih yang bertanggung jawab terhadap Undang-Undang ini ? Siapa yang merancang, mengesahkan, menjalankannya, dan yang mengawasi ?
Kalau gampangnya sih menurut penulis, kedua pihak, Pemerintah dan DPR sebagai perancang dan yang mensahkan Undang-undang punya kewajiban dan tanggung jawab untuk memastikan Undang-Undang ini dijalankan dengan benar di lapangan. Sebab, jika hanya merancang dan mensahkan, tidak lebih dari usaha cuci tangan agar tidak dianggap tidak perduli. Apalagi pemerintah, pemerintah selaku pemegang kontrol jalannya pemerintahan punya kuasa penuh agar Undang-undang ini dilaksanakan.
Kenapa ini sangat penting (terutama memastikan dijalankan sesuai Undang-undang), pertama adalah tidak jarang korbannya meninggal, ada korban jiwa. Kedua, jika pun sudah ada undang-undangnya, jika keluarga korban tidak melayangkan gugatan pada pengelola jalan, kasus seperti ini tidak akan pernah ada tindak lanjut. Sementara tentu saja keluarga korban agak kesulitan, di samping biasanya mereka sedang dalam kondisi kedukaan, juga masih ada rasa takut-takut masyarakat untuk memasuki proses peradilan. Dan yang ketiga atau terakhir, fakta di lapangan, yang penulis banyak lihat, sering kali pihak yang tidak tahu apa-apa yang jadi sasaran untuk bertanggung jawab. Suatu contoh kecelakaan yang merenggut korban jiwa, yang diakibatkan pengendara motor terjatuh karena jalan rusak, entah tertabrak dari kendaraan dari belakang, atau yang paling tragis jatuh di kolong sebuah kendaraan besar. Hampir pasti pengemudi kendaraan yang tidak tahu apa-apa yang akan terkena imbasnya. Apalagi supir truk, sasaran empuk jadi kambing hitam. Padahal jika diamati secara kronologis jelas tidak ada unsur kesalahan. Siapa yang akan membela mereka, kecuali dengan menerapkan Undang-undang ini dilaksanakan dengan benar.
Gugatan Class Action
Nah… di tengah tidak adanya upaya pemantauan pelaksanaan dari Undang-undang ini, maka ada sebuah solusi yang mungkin bisa diambil. Dalam banyak kasus yang penulis lihat sekilas, hal-hal seperti ini biasanya (mungkin) bisa dimasukkan dalam gugatan class action.
Gugatan Class Action atau gugatan perwakilan kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud. (Mas Achmad Santosa, Konsep dan Penerapan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action), Jakarta, ICEL, 1997)
Walau lokasi, atau tekape-nya beda-beda, secara object gugatannya tetap sama, kerusakan jalan yang berakibat kerugian materi atau imaterial, atau korban jiwa. Dan selama dalam satu tanggung jawab pengelola (jalan) – katakan dalam satu kota – tentu bisa dilakukan gugatan secara bersama-sama oleh para korban. Dengan cara ini, tentu para keluarga korban punya kekuatan dibanding jika secara sendiri-sendiri mereka mungkin merasa takut.
Pro Bono
Pertanyaan selanjutnya, siapakah yang akan memulai untuk model gugatan seperti ini ? Kalau penulis boleh berandai-andai, andaikan di tanah air ini ada pro bono, atau advocat pro bonoyang mau serius menangani masalah gugatan class action seperti ini, tentu mereka bisa membantu hal-hal seperti ini.
(Pro bono atau advocat pro bono adalah advocat tanpa bayaran).
Kenapa penulis berharap pro bono, karena dengan kasus-kasus seperti ini, di samping menolong para korban, para pro bono bisa mendapatkan manfaat. Karena jujur saja, siapa sih yang mau mengadvocasi kasus tanpa bayaran, kecuali memang hatinya benar-benar mulia, dan itu pasti jarang. Nah dengan gugatan class action ini mereka bisa mendapatkan manfaat jika menang dalam gugatan. Gak ada hasil (gak menang), gak ada manfaat😀 .
Kalau di negara maju, para advocat profesional sekalipun, punya kewajiban untuk melakukan tugas pro bono selama beberapa waktu. Andaikan itu bisa dilakukan di negeri ini.. tiap advocat punya kewajiban menjalankan fungsi pro bono yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat..
Yahh..jadi ngelantur ngomong hukum deh.. padahal penulis kurang begitu paham..
Oke deh penulis cukupkan sampai di sini dalam menyoroti Undang-undang di atas.
Semoga bermanfaat.
Wassalam

(Maaf penulis tidak terlalu paham hukum, dan tidak pernah belajar hukum secara formal, hanya sekedar mengamati, itu pun sebagian dari bacaan berupa cerita fiksi bertemakan hukum. Walaupun dari fiksi, setelah dipelajari sedikit ternyata memang ada fakta-faktanya, sayang itu semua di luar negeri, terutama negara maju. Jadi jika ada kesalahan dalam tulisan di atas, penulis dengan amat sangat welcome menerima kritik dan saran)

About boerhunt

Hanya sekedar ingin menuangkan corat coret, punya hobby olahraga, otomotif, IT world, nature, tapi blog ini lebih byk penulis dedikasikan untuk otomotif terutama roda dua
This entry was posted in lalu lintas, Otomotif. Bookmark the permalink.

23 Responses to Menyoroti Undang-2 Gugatan Kerugian Kecelakaan Kepada Pengelola Jalan (UU No 22 Tahun 2009 Pasal 273)

  1. macantua says:

    Sulit buat nuntutnya kayanya……

    • boerhunt says:

      Kalau sendiri2 emang berat gan, pasti biayanya jg gk kecil utk biaya pengacara dll, belum tentu menang, itulah yg nurut ane knp para korban enggan menuntut, itu sebabnya ane pikir gugatan class action, biar ada teman sependeritaan..

      • macantua says:

        gugat sama semua masyarakat Indonesia, Gugatan tertuju pada Dinas PU selaku tangan Pemerintah dalam pengadaan fasilitas umum? bisa kah?

      • boerhunt says:

        setahu ane kang, gugatannya itu harus ada kasus dulu, ya seperti kecelakaan gitu lah, nah jika dilihat dari materi undang2 itu, sebenarnya pengelola jalan bisa mengantisipasi itu, walaupun mrk gk benerin atau belum benerin jalan rusak, mrk kasih tanda jalan rusak, itu bisa meloloskan mrk, itu disebutkan di ayat 4 (“enyelenggara Jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada Jalan
        yang rusak” disitu ada celah, kalo disitu mrk juga lalai, gk ngasih tanda, kena lah..😀

      • macantua says:

        kayanya kasusnya banyak banget ya buat jalanan Indonesia…. baik kasus kecelakaannya maupun kelalaiannya

      • boerhunt says:

        emg byk, itu sebabnya ane berharap kalo saja ada pro bono, advocat tanpa bayaran, nah bayarannya nanti dr hasil gugat, jd dgn cara itu dia akan berusaha semaksimal mungkin, toh sudah jelas jatuh korban jiwa krn jln yg rusak..bukan kasus akal2an lagi kan..😀

      • macantua says:

        bener……. *sambil pusing ga ngerti masalah hukum, maklum anak teknik hahahahahahaha

      • boerhunt says:

        ane jg ngertinya kulitnya doank gan, cuma baca2 referensi.. hehehe

  2. Aa Ikhwan says:

    mereka bisa gugat balik gak ? ;mrgreen:

  3. rusmanjay says:

    penyelenggara jalan itu siapa ya?

  4. kurher says:

    bingung mau komen apa? terlalu ribet memperjuangkan keadilan di negeri tercinta kita ini. yang jelas keadilan hanya untuk orang berduit aja. UUD (Ujung-Ujungnya Duit)

  5. Erit07 says:

    Hmzzzzzz,ane simakkk…

  6. kasamago says:

    nah.. inilah slh satu bedany negara brkembang dan negara maju.

  7. bmaster23 says:

    salam kenal🙂
    mampir y😀
    BBDroid BMaster23 : http://www.bmaster23.blogspot.com

  8. evakasih says:

    aset yang paling berharga dalam diri kita adalah karakter kita

Tulisa balasan | Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s