Beberapa Hal Yang Mengganjal Tentang Langkah 3 Menteri Menyangkut Mobil Murah

Sampai tulisan ini disusun, penulis masih belum menemukan alasan yang masuk akal, dan masuk logika penulis kenapa langkah kerja sama pembuatan mobil murah diambil oleh 3 Menteri kita melalui kerja sama dengan 3 pabrikan Jepang, sementara di sisi lain, ada sekelompok anak bangsa yang berusaha dengan swadaya membangkitkan lagi semangat bangkitnya dunia otomotif nasional melalui mobil Esemka (baca artikel sebelumnya Mobil murah versi 3 Menteri (???).

Terus terang penulis galau, karena penulis berusaha membiasakan diri untuk mencari apa yang mendasari latar belakang orang berbuat sesuatu, tentu ada alasan yang mendasarinya. Baru dari situ kita bisa menilai (tetapi bukan men-judge). Dan sampai sekarang belom ada logika yang bisa masuk dari logika awam penulis tentang langkah 3 Menteri kita ini. Disini akan penulis tuangkan kenapa logikanya belum masuk.

Pertama, jika memang tujuannya mobil murah, tentu kita paham, dengan mobil Esemka sudah ada hitung-hitungannya, dan menurut para pengamat, bisa sekali dibikin murah.

Kedua, langkah tiga menteri ini diambil tidak lama setelah uji tipe yang dilakukan oleh BPPT terhadap mobil ESEMKA yang berakhir kegagalan pada uji emisi dan fitur penerangan. Kalau kita lihat, mengenai uji emisi bukanlah permasalahan yang tidak bisa diperbaiki. Dan penulis juga pernah membahas, standar emisi bisa dicapai dengan beberapa pendekatan (baca Seputar Standar Emisi ). Dan penulis mensinyalir, untuk mobil Esemka bisa dilakukan penyempurnaan dengan penggunaan Catalystic Converter dan atau direkayasa bagian pembakaran. Jadi kalau memang murni membantu rakyat dengan mobil murah, kenapa tidak membantu mobil Esemka dengan memberikan arahan secara teknis dan masukan dari tenaga ahli, tidak harus selalu dengan subsidi dan lain-lain. Sehingga bisa lulus uji emisi dan laik jalan.

Ketiga, kalau dikatakan langkah 3 Menteri ini wajar karena kalau membantu mobil Esemka nanti tidak akan strugle, dengan kata lain agar belajar mandiri. Disamping itu untuk meningkatkan kompetisi. Masbro/mbaksist, logikanya, jika memang untuk menghadirkan kompetisi bisnis yang sehat, seharusnya setaraf Menteri tidak perlu turun sampai pada upaya praktis dalam bentuk kerja sama dengan pabrikan (pabrikan luar lagi) dalam mobil murah, cukup memberi pagar-pagar dalam bentuk regulasi yang ketat, siapa pun harus patuh dengan aturan regulasi. Lah ini ndilalah Menteri sampai bikin kerja sama praktis (3 Menteri pula). Persaingan sehat seperti apa jika demikian ? Apalagi mobil Esemka belum punya kekuatan apa-apa untuk bersaing penuh. Gak make sense largh.. Terus kalau membantu Mobil Esemka sama dengan Monopoli ? Monopoli itu jika produsen lain selain Esemka benar-benar dilarang. Ini kan tidak sejauh itu yang diharapkan dari pemerintah.

Keempat, seperti yang pernah penulis singgung dalam menjawab komentar, di negara manapun, sudah lazim negara-negara (terutama negara industri) melakukan proteksi terhadap produk lokalnya. Mereka banyak melalukan trik-trik agar produk lokalnya aman, tetapi masih terus dalam koridor aturan-aturan pasar bebas. Tidak ada aturan yang sempurna, pasti ada celah yang dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Nah..orang-orang pemerintah, atau yang berkewenangan yang tentunya sudah pandai, seharusnya mencari celah aturan-aturan internasional tentang perdagangan dan perindustrian global agar bisa dimanfaatkan untuk kepentingan nasional dan bangsa kita. Kenapa kepandaian mereka mengakali bukan untuk mencari celah itu untuk kepentingan nasional, tetapi digunakan untuk mengakali rakyatnya ??

Coba masbro/mbaksist perhatikan tentang perminyakan, kenapa banyak produsen minyak dari luar negeri dengan mudah bikin SPBU di negeri kita ? Sementara Pertamina masuk ke negeri tetangga kita saja susah. Terlepas dari permasalahan lain yang turut ikut andil, ada satu sebab yang menjadi faktor utama. Karena di negara kita tidak mensyaratkan perusahaan minyak untuk bikin balong di negara kita untuk bisa bikin SPBU, maka mereka cukup mengambil dari tanker mereka. Sedangkan di negara tetangga kita, mensyaratkan perusahaan minyak harus bikin balong. Dan ini berat bagi Pertamina. Apa perbedaan aturan itu menyalahi perdagangan bebas ? Jawabannya Tidak. Di situ yang penulis maksud dengan membuat regulasi yang menguntungkan lokal dengan cara mencari celah aturan internasional.

Seputar Subsidi, Pertumbuhan Ekonomi Makro, IPTN dan Industri Strategis Lainnya.

Selanjutnya, penulis ingin sedikit mengulas permasalahan masalah ini. Tidak lain karena ada komentar yang menyinggung tentang subsidi dan kaitan dengan IPTN.

Di semua negara, yang menjadikan industri sebagai salah satu pilarnya, tentu memiliki jenis industri-industri tertentu yang dijadikan sebagai industri strategis. Begitu pula negara kita. Dari industri-industri strategis itu, tidak semuanya berorientasi pada profit secara langsung. Ada industri-industri yang sengaja dibangun, dengan tujuan untuk menunjang industri lain, atau sektor perekonomian yang lain. Jadi industrinya bukan membikin/mengolah menjadi barang jadi, dijual, itung margin. Tidak, tidak demikian.

Negara kita terdiri dari ribuan pulau yang tersebar diseluruh antero Nusantara, dengan mayoritas laut. Menumbuhan ekonomi secara merata seluruh negeri ini sungguh merupakan hal tersulit dibanding negara lain di dunia. Karena tulang punggung utama dalam pertumbuhan ekonomi secara merata itu ada di transportasi. Inilah yang benar-benar disadari oleh bapak-bapak bangsa kita dari mulai sang proklamator Soekarno hingga Soeharto. Maka dimulai dengan pengiriman murid-murid teladan anak negeri oleh Soekarno, ke seluruh negara maju untuk menimba ilmu sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya. Dan kemudian dilanjutkan oleh Soeharto ketika murid-murid tadi sudah cukup ilmu, dengan membangun industri-industri strategis seperti PT. PAL untuk menjelajahi laut Nusantara, PT. INKA untuk industri kereta api untuk angkutan darat, dan PT. IPTN untuk menjelajahi wilayah yang luas negeri ini dengan saling mendukung transportasi laut.

Ketiga industri strategis diatas dibangun untuk menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi secara merata, dengan menyediakan transportasi yang mampu menjangkau seluruh wilayah negeri yang luas ini.

Terus jika ada pertanyaan, kapan ketiga industri itu mampu memberikan kontribusi profit, sehingga tidak menjadi beban negara ? Mari kita simak penjelasan yang pernah penulis dapatkan.

Tahukah anda apa yang menjadi mimpi dunia dirgantara tanah air ? Dunia dirgantara tanah air punya mimpi bisa menyediakan pesawat-pesawat kecil yang mampu menjadi transportasi antar daerah dimana transportasi darat kurang memadai. Dengan transportasi yang lancar maka akan terjadi pertukaran hasil sumber daya (alam maupun olahan) antar daerah. Sehingga tidak ada lagi sumber daya tertentu yang menumpuk di suatu daerah, justru di tempat lain kekurangan. Tidak ada lagi, buah membusuk karena kelebihan stok disuatu daerah, sementara daerah lain kekurangan. Dan dengan lancarnya transportasi melalui udara dan laut diharapkan masing-masing daerah mampu menumbuhkan perekonomiannya masing-masing, yang nantinya akan mengangkat pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Jadi masbro/mbaksist, memang terdapat visi yang jelas dalam pengembangan industri strategis seperti dirgantara melalui IPTN dan PT PAL atau Inka. Bukan mencari profit semata, tetapi menumbuhkan perekonomian secara merata. Dan ini dipahami betul oleh 2 pemimpin bangsa pertama kita, dengan style-nya masing-masing. Apa yang dirintis oleh Bpk Soekarno dengan gayanya yang egaliter melalui pengiriman pelajar ke seluruh negara maju, dilanjutkan dengan membangun industri strategis oleh Bapak Soeharto dengan gayanya yang otoriter.

Professor BJ Habibie yang merupakan satu-satunya orang di Asia yang mendapatkan penghargaan kehormatan tertinggi di dunia dirgantara internasional dua sekaligus, yaitu Theodore Von Karman Awards dan Edward Warner Awards (cmiww), dan menjadi satu-satunya orang diluar Jerman yang mampu menduduki jabatan orang kedua perusahaan aeronautika terbesar, MBB, adalah anak bangsa hasil pengiriman oleh Soekarno, yang kemudian diberi tugas oleh Soeharto untuk mengembangkan industri-industri strategis tanah air.

Penutup

Terakhir, ada dua hal yang ingin penulis tekankan.

Pertama, ternyata kedua pemimpin kita sebelumnya, lebih memikirkan transportasi massal. Itu bisa dilihat dari pengembangannya bukan dititik beratkan pada industri otomotif, melainkan angkutan masal seperti kereta api melalui INKA, kelautan dan dirgantara melalui PT PAL dan IPTN. Sayangnya ini tidak dipahami oleh penerus mereka (atau pura-pura tidak paham demi melihat keuntungan sesaat). Mereka membiarkan otomotif luar negeri membanjiri jalanan dengan mengabaikan visi pemimpin sebelum mereka. Boleh saja sedikit mengabaikan transportasi massal, tapi dengan kompensasi industri otomotif anak negeri yang harusnya lebih diutamakan.

Kedua berupa keheranan. Kenapa pengembangan Esemka hanya dalam binaan Kementerian Pendidikan, tidak berlanjut dengan Kementerian Perindustrian dan yang terkait ? Seharusnya bisa sejalan. Hasil dari binaan bisa dimanfaatkan untuk pengembangan industri (otomotif) tanah air. Kenapa seolah-olah penulis menangkap kesan, hasil binaan Esemka ini nantinya hanya akan diumpankan menjadi tenaga-tenaga yang dimanfaatkan oleh produsen luar negeri ?? Salah kah penulis menangkap kesan itu ?? Monggo masbro/mbaksist bagaimana pendapatnya dishare, atau kalau ada yang salah dari yang penulis sampaikan silahkan dikoreksi.

Semoga bermanfaat.

Salam

Jika ada saran, kritik atau masukan, bisa menghubungi penulis di email atau YM : nice_guy2208@yahoo.com