Peraturan Yang Lemah Atau Penegakannya Yang Lemah ? 2 Hal Yang Berbeda, Menyikapinya Pun Beda

Assalamu’alaikum dan salam sejahtera masbro/mbaksis..

Beberapa waktu yang lalu – sudah cukup lama sih – penulis mendapati sebuah diskusi yang menarik dalam sebuah group komunitas.

Obrolan mengalir apa adanya bukan diatur-atur sedemikian rupa, namun berubah menjadi diskusi yang cukup menarik tanpa ada moderator. Namanya juga group obrolan. Temanya berangkat dari kasus-kasus yang abu-abu, yaitu bagaimana polisi lalu lintas menganggap kendaraan yang menggunakan knalpot tidak asli pabrik langsung ditilang, padahal aturannya bukan menyatakan asli atau tidak, tetapi memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, yang kemudian dikaitkan dengan peraturan Kementerian Perhubungan. Dan ternyata pun aturan dari Perhubungan menyangkut knalpot adalah tentang tingkat bunyi yang secara satuan dinyatakan dalam desibell dan diukur dengan desibel meter.

Berikut petikan Pasal 285 UU Lalu Lintas tersebut adalah :

Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Jujur saja, menurut penulis, secara konteks tidak bisa dijadikan dasar untuk melakukan tilang dengan dasar “knalpot tidak standar”. Kalau dikejar, standarnya apa ? Aturan kementerian perhubungan menyangkut tingkat kebisingan knalpot. Pertanyaannya lanjutannya, sudahkah petugas melakukan pengukuran saat melakukan tilang ? Di sini buntu.. Yang jelas “knalpot yang tidak standar” bukan dasar yang kuat sebetulnya untuk menilang.

Nah.. kembali ke topic, hal-hal seperti ilustrasi yang penulis gambarkan di atas sering terjadi selain masalah knalpot. Pertanyaan besarnya.. Bagaimana kita menyikapi hal-hal yang bersifat abu-abu seperti di atas ?

Sebelum kita beranjak pada solusi atau jawaban atau kesimpulan dari pertanyaan penting di atas, sebaiknya kita terlebih dahulu mendefinisikan secara jelas, apa yang di maksud dengan peraturan abu-abu, karena dalam pengamatan penulis, banyak sekali disalahpahami antara peraturan yang abu-abu dengan penerapan yang abu-abu.

Peraturan Yang Abu-abu

Yang sering membaca tentang ulasan politik atau hukum, mungkin sering mendengar tentang peraturan abu-abu, entah karena aturan yang bersifat karet, atau peraturan fleksibel, yang artinya peraturan itu tidak bersifat mutlak, bisa di interpretasikan dalam berbagai penafsiran tergantung dari yang menafsirkan. Sebagaimana contoh yang paling jelas masalah knalpot di atas. Polisi langsung menafsirkan knalpot yang tidak standar terkena aturan tersebut. Sementara pihak yang kontra menafsirkan berbeda.

Seperti kita tahu hal itu lumrah dalam keseharian, tidak hanya tentang lalu lintas. Karena tidak ada peraturan yang benar-benar bisa mengatur segala sesuatu secara sempurna. Namanya juga peraturan buatan manusia, pasti tidak akan sempurna. Selain peraturan abu-abu yang bisa ditarik-tarik penafsirannya, ada juga lobang atau celah dari sebuah peraturan yang bisa dimanfaatkan oleh siapa pun yang terkena dampak hukum.

Jadi dari sisi peraturan itu sendiri, ada 2 hal kelemahan yang mungkin timbul dan menjadi aturan tentang permasalahan tersebut menjadi abu-abu, pertama aturan yang bersifat karet atau pasal karet, dan kedua adanya celah dari aturan yang sudah ditetapkan karen belum rinci atau sempurna. Terlihat mirip, tetapi untuk yang bersifat karet, kecenderungannya memang disengaja atau dibiarkan, entah untuk suatu kepentingan atau lain hal, who knows.. Sedangkan adanya celah dalam suatu aturan, cenderung karena memang masih lemahnya aturan tersebut, yang kemudian biasanya diikuti dengan penyempurnaan atau penambahan dengan aturan lain yang menguatkan atau menutupi kelemahannya, atau juga dengan menerbitkan aturan yang lebih bawah yang memperinci tentang masalah itu.

Sepertinya sudah terlalu panjang bahasan ini, agar tidak menjemukan, penulis akan lanjutkan dengan tulisan mendatang, yang akan membahas penerapan aturan, sekaligus bagaimana sikap kita sebaiknya. Dan perlu penulis sampaikan, ulasan ini sama sekali bukan dari sudut pandang ilmu hukum, karena penulis sama sekali buta tentang ilmu hukum, apalagi tidak sedikitpun mengenyam pendidikan atau kursus resmi menyangkut hukum. Apa yang penulis sampaikan hanya dari sudut pandang pribadi sebagai pihak yang terdampak hukum (in case dalam lalu lintas).

Bersambung

Wassalam

*) jika ada kritik, saran, atau masukan silahkan hubungi di nice_guy2208@yahoo.com

About boerhunt

Hanya sekedar ingin menuangkan corat coret, punya hobby olahraga, otomotif, IT world, nature, tapi blog ini lebih byk penulis dedikasikan untuk otomotif terutama roda dua
This entry was posted in lalu lintas and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

5 Responses to Peraturan Yang Lemah Atau Penegakannya Yang Lemah ? 2 Hal Yang Berbeda, Menyikapinya Pun Beda

  1. mas huda says:

    Wah kalo polisi menindak karena knalpot tidak standar berarti g boleh ya?

  2. Pingback: Peraturan Yang Lemah Atau Penegakannya Yang Lemah ? Dan Sikap Yang Seharusnya ..(Bagian 2 dari 2) | Boerhunt's Blog

Tulisa balasan | Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s