Antara Layanan Publik (Yang Buruk), Tukang Protes, Dan Kewajiban Membayar Pajak

Membaca status seorang teman, mau gak mau penulis jadi berpikir….

Statusnya begini

Susah kalau sudah dicap tukang protes…

Entah kelanjutannya apa, tentang masalah apa, yang jelas penulis faham kalau itu masalah kerjaan.

Tetapi menggelitik penulis untuk merefleksikan sendiri ke blog penulis ini. Tidak dipungkiri beberapa artikel yang ditulis berisi tentang beberapa kritikan yang menyangkut layanan publik.

Bisa jadi ada yang mencap tukang kritik atau tukang protes.. hehehe.

Dan di artikel ini penulis ingin membahas yang erat kaitannya dengan hal itu.

Pada dasarnya sebuah protes, atau bahasa halusnya kritikan bisa terbagi dua besar. Pertama asal protes, dan kedua protes yang berdasar.

Sebuah protes/kritikan, dalam pandangan penulis, bisa dilihat dari tiga unsur. Siapa yang memprotes, kedua tentang bidang/apa yang diprotes, dan substansi apa yang diprotes.

Pertama tentang siapa yang memprotes. Ini bukan mengenai apakah orang penting, orang tidak penting, orang berkedudukan, tetapi lebih kepada dalam posisi apa dia memprotes. Kenapa penting ? Karena jika hal yang dia protes tidak ada kaitannya dengan yang pemrotes sama sekali, tentu konyol sekali nampaknya.

Kedua, tentang hal apa yang diprotes. Hal ini terkait erat dengan poin pertama. Bisa jadi pemrotes tidak berada dalam lingkaran system yang diprotes, tetapi karena menyangkut sesuatu yang vital atau krusial maka kita ada hak atau kepentingan untuk protes. Mungkin bingung ya.. Begini, penulis kasih contoh gampang tentang berkendara di jalan. Jika kita melihat ada seorang pengendara dengan sembrono membonceng anak kecil dengan kondisi yang membahayakan, misalnya membonceng balita di depan dengan hanya satu tangan memegang setir, tanpa ada pelindung bagi si balita. Secara naluri kita berhak dan mungkin bisa dianggap wajib untuk memprotes kondisi demikian. Demi keselamatan si bayi. Mungkin lebih pantas disebut menegur atau memberi teguran kali yah. Tetapi bentuk seperti ini bisa juga dikategorikan protes.

Ketiga tentang substansi apa dari masalah yang diprotes. Yang ketiga ini lebih pada poin apa yang diprotes. Bisa jadi salah, yang harusnya diprotes malah didiamkan, yang diprotes malah yang fine-fine saja😀 . Jadi harus tepat poinnya.

Ada satu lagi sebenarnya, yaitu kepada siapa protes dilayangkan. Tetapi untuk jenis artikel, tulisan, tentu tidak pas unsur ini diikutkan, karena artikel lebih bersifat terbuka.

Nah..mari kita bahas lebih lanjut…

Jika sebuah artikel (katakan dalam sebuah blog) menyuarakan protes tentang layanan publik, seperti apa kedudukannya ? Apakah protes asal protes ?

Dalam layanan publik itu ada 2 subjek di dalamnya. Pertama pengelola layanan, kedua masyarakat sebagai pembayar pajak. Pengelola layanan sebenarnya terbagi 2, yaitu administrator dalam hal ini pemerintah (pusat atau daerah), dan operator yang bisa jadi pemerintah sendiri atau pihak ketiga alias swasta.

Sebuah layanan bisa hidup karena ada cost di dalamnya. Dan tentu saja dari pajak yang ditarik dari masyarakat.

Dari penjelasan singkat di atas sudah jelas, bahwa kita sebagai masyarakat yang membayar pajak, adalah pihak yang berkepentingan, yang terlibat, merupakan subyek dari sistem layanan publik, salah satu stake holder dalam sebuah layanan publik. Jadi secara teori kita sebagai masyarakat berhak memprotes atas layanan publik yang kurang memadai atau bahkan buruk. Karena kita telah membayar pajak yang (seharusnya) bisa menghidupi layanan publik secara memadai.

Jadi dalam pandangan penulis sudah sewajarnya kita protes atau mengkritik jika ada layanan yang buruk/kurang memadai dari layanan publik.

Jadi..maksud artikel ini pembelaan diri agar gak dicap Tukang Protes ? Hahahaha..bisa iya bisa juga tidak..terserah sudut pandangnya mau dianggap apa.

Tapi most of all…yang terpenting bagi penulis, agar dengan artikel ini penulis berharap jika ada layanan publik yang jelek, buruk atau kurang memadai, mending protes saja sepanjang protesnya mengena sesuai konteksnya. Kenapa ? Karena dua hal utama. Pertama karena kita sebagai masyarakat adalah subyek dari sistem layanan publik. Kita bukan hanya sekedar objek. Kita subyek yang berperan, yang ikut andil dalam penyelenggaraan layanan publik. Yaitu dengan pembayaran pajak yang menyokong tersedianya layanan publik.

Alasan kedua adalah, penulis menganggap, hampir semua penyelenggara layanan publik di negeri ini masih harus selalu diingatkan untuk perbaikan layanan. Kalau boleh penulis ibaratkan, pengelola dan penyelenggara layanan publik di tanah air ini seperti anak sekolah yang membandel. Kalau tidak diingatkan pasti lupa. Lupa bawa pe’er, lupa bawa tugas dan lain-lain. Hehehe…

Oke..kayaknya udah kepanjangan tulisan kali ini. Stop dulu sampai disini biar gak bosan😀

Semoga bermanfaat.

Wassalam

NB : uraian diatas bukan dari teori mana-mana, seperti definisi layanan publik dan lain-lain, hanya opini pribadi sendiri, jadi jika ada kritik atau koreksi yang di dasarkan teori yang sudah baku, monggo penulis terima dengan tangan terbuka.

About boerhunt

Hanya sekedar ingin menuangkan corat coret, punya hobby olahraga, otomotif, IT world, nature, tapi blog ini lebih byk penulis dedikasikan untuk otomotif terutama roda dua
This entry was posted in jurnalistik and tagged . Bookmark the permalink.

16 Responses to Antara Layanan Publik (Yang Buruk), Tukang Protes, Dan Kewajiban Membayar Pajak

  1. Aa Ikhwan says:

    mestinya memang mau diingatkan,..kl diingatkan gak mau biasanya ada apa2nya😀

  2. rusmanjay says:

    memang tidak semua pelayanan publik itu buruk (IMHO).
    terkadang masyarakat juga ikut andil yang membuat pelayanan publik itu sendiri menjadi buruk.
    seperti saat saya perpajang SIM
    http://rusmanjay.wordpress.com/2012/04/21/perpanjang-sim-ternyata-mudah/
    masih banyak masyarakat yang tidak sabar dan akhirnya mengambil jalan pintas melalui calo agar prosesnya lebih cepat. padahal prosedurnya sudah dibuat serapih mungkin.

    mestinya semuanya harus bisa diingatkan baik itu penyelenggara pelayanan publik maupun masyarakat😀

    • boerhunt says:

      betul banget… disatu sisi memang masih banyak masyarakat yg oportunis, jika dia melihat ada keuntungan yg bisa dia ambil dr pelayanan yg buruk, justru dimanfaatkan utk kepentingan pribadi..pdhl dia sadar bhw itu akan berdampak buruk krn system tidak jalan..

  3. paedhimas says:

    Pelayanan publik dg prosedur ribet dan berbelit akhirnya menyuburkan percaloan,walaupun teorinya calo di larang/ di hapus,tapi nyatanya,calo masih ada.

  4. kasamago says:

    perlu penyegaran sistem n SDA nya neh.. inputnya bener, prosesnya bersih, outputnya psti tepat.

  5. ipanase says:

    protes salah, g protes salah

  6. Ari CX Rider says:

    protes demi kebaikan ?? why not //

Tulisa balasan | Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s