Pajak Progresif (Bag. I) :Bbrp Poin Penting Menyangkut Peraturan (Daerah) Pajak Progresif Kendaraan Bermotor

Masbro/mbaksist semua, tentu sudah sering mendengar seputar pemberlakuan Pajak Progresif bagi kepemilikan Kendaraan Bermotor. Peraturan tentang ini ditetapkan oleh Pemerintah pusat, yaitu berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, untuk kemudian diterjemahkan oleh Pemerintah Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah, yang di dalamnya menyangkut Pajak Kendaraan Bermotor.

Ruang Lingkup

Dalam bahasan kali ini penulis fokuskan pada Pajak Progresif Kendaraan Bermotor.

Di dalam peraturan daerah ini ada yang berbeda satu daerah dengan daerah lainnya. Salah satunya adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor atau disingkat NJKB. Begitu juga untuk kendaraan bermotor roda dua, masing-masing pemerintah daerah (propinsi) menetapkan batasan berbeda dari sisi kubikasi. Sebagai contoh, Pemda Jatim memberi batasan kubikasi 250 cc ke atas. Sesuai Perda No. 9 Tahun 2010 Pasal 8 ayat 1.

Pasal 8
(1) Kepemilikan Kendaraan Bermotor pribadi roda 4 (empat) serta kendaraan
bermotor roda 2 (dua) yang isi silinder 250 cc keatas, kedua dan
seterusnya dikenakan tarif secara progresif.

Sedangkan Pemda Propinsi Kalimantan Barat menetapkan batas kubikasi untuk kendaraan roda dua atau tiga adalah di atas 350 cc. Begitu juga dengan Pemda Jawa Tengah, menetapkan kendaraan bermotor roda dua atau lebih yang terkena pajak progresif adalah yang berkubikasi 200 cc ke atas. (Perda No 2. Thn 2011 Tentang Pajak Daerah Prop Jateng, Bab II Bagian Kedua Pasal 9 ayat 1).

Beberapa poin penting yang ingin penulis sampaikan adalah :

  • Perda Pajak (yang di dalamnya terdapat Pajak Kendaraan Bermotor) adalah ditentukan oleh Pemerintah Daerah masing-masing yang mengacu pada Undang Undang tentang Pajak Daerah
  • Ada perbedaan penerjemahan pada masing-masing daerah menyangkut Pajak Kendaraan Bermotor
  • Perbedaan penerapan Pajak Kendaraan Bermotor masing-masing daerah bisa jadi berupa penentuan kriteria object pajak (contoh batasan kubikasi kendaraan roda dua atau roda tiga yang terkena pajak progresif), nilai nominal (contohnya penentuan Nilai Jual Kendaraan Bermotor masing-masing daerah), atau berupa besarnya prosentase nilai pajak (termasuk progresif-nya), dan bisa juga pada hal lainnya.
  • Adanya sedikit perbedaan penentuan urutan kendaraan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya untuk masing-masing daerah, yang berkaitan dengan Pajak Progresif. Sebagai contoh, Pemda Jatim menetapkan Pemilik Kendaraan bisa menetapkan urutan kepemilikan, selain didasarkan pada urutan tanggal pada kwitansi pembelian. Hal tersebut dinyatakan pada salah satu ayat pasal-nya. Sedangkan daerah lain ada yang tidak menyebutkannya.
  • Dan tentu saja, penerapannya di lapangan pun bisa jadi diterjemahkan berbeda. Yang dalam satu propinsi saja bisa jadi beda penafsiran antar kota dengan Peraturan Gubernur yang sama, apalagi yang beda dasar peraturan :D
  • Dengan adanya perbedaan-perbedaan di atas, penulis sarankan bagi yang berpindah domisili untuk mempelajari hal-hal mendasar tentang aturan-aturan Pajak Kendaraan (dalam hal ini Pajak Progresif).

Nah..monggo masbro/mbaksist sumbangan pendapatnya, mungkin ada menemukan lagi perbedaan aturan masing-masing daerah menyangkut Pajak Progresif.

Semoga bermanfaat

Wassalam

Jika ada saran, kritik atau masukan, bisa menghubungi penulis di email atau YM : nice_guy2208@yahoo.com

About these ads

About boerhunt

Hanya sekedar ingin menuangkan corat coret, punya hobby olahraga, otomotif, IT world, nature, tapi blog ini lebih byk penulis dedikasikan untuk otomotif terutama roda dua
This entry was posted in Lain-lain, lalu lintas, mobil, Otomotif, Roda Dua, Trip & Kuliner and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

20 Responses to Pajak Progresif (Bag. I) :Bbrp Poin Penting Menyangkut Peraturan (Daerah) Pajak Progresif Kendaraan Bermotor

  1. setia1heri says:

    sip…bwt motor 250 cc ke atas aja :-D

  2. Aa Ikhwan says:

    sip ajib,..ane mau pindah domisili nih,..dari kota ke kabupaten :D.
    thx infonya om.

  3. redbike92 says:

    wah jangan2 salah satu alesan ATPM males mbuat motor 250cc soalnya takut kena pajak progresif, ya menurut saya sih :D

  4. bandung jelas kena semua mas broo..vixy ku kepemilikan orang ke-4 dan duaarrrrr!
    pajak e naik hampir 2x lipat.. :(

  5. wawa says:

    mtr saya lbh dr 250cc, yg batangan 160cc plus yg bebek 100cc, jd Total 260cc kang ;-)

  6. Gogo says:

    tiap daerah pnya pnerapan yg beda2.. tujuan pajak bwt menekan jmlh kendaraan, tp kliatan gak efektif bgt.. kndraan mlh mkn mnngkat. ironis

  7. Pingback: Pajak Progresif (Bag. II) : Paradigma Baru Dalam Membeli Mobil/Motor Bekas « Boerhunt's Blog

  8. Pingback: Membingungkan, Knp Tiap Daerah (Kota) Tidak Bisa Langsung Menentukan Bea Mutasi Balik Nama Dari Daerah Lain « Boerhunt's Blog

Tulisa balasan | Leave a reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s